Kapolda Sumut bersama Dirnarkoba Polda Sumut ketika memaparkan pengungkapan kasus (istimewa)
Medan, Newsliputan.com – Tim Satresnarkoba Polres Asahan mengajak makan terhadap tahanan kasus narkoba di restoran mewah merupakan bentuk memberikan ke istimewaan, bukan kemanusiaan.
Itu dikatakan oleh Sozato Gea SH kepada awak media, Jumat (20/11/2026) siang. Menurutnya, Kapolri dan DPR RI harus memanggil Kapolda Sumut dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut.
“Memang harus diklarifikasi dari Kapolda Sumut. Lalu, sampaikan kepada publik, siapa tahanan yang mendapatkan ke istimewaan itu. Buka ke publik, kasusnya narkobanya bagaimana, dan apakah pemasok utama-nya sudah ditangkap atau belum,” katanya.
Selain itu, Sozato menambahkan agar Kapolda Sumut memberikan sanksi kepada personel yang memberikan keistimewaan kepada tahanan itu.
“Apakah Kapolres Asahan ada di lokasi saat makan bareng tahanan. Itu harus diungkap, dibuktikan kepada masyarakat, silahkan dibuka CCTV restoran itu, agar kasus ini menjadi transparan,” terangnya.
Sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023 bahwa prilaku kepolisian mengajak tahanan kasus narkoba makan di restoran mewah masuk kategori memberikan keistimewaan dan merupakan pelanggaran.
Jika itu dilakukan kepolisian tanpa adanya suap, petugas dapat dijerat ketentuan pidana umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Pasal 521 KUHP Baru (sebelumnya Pasal 421 KUHP Lama). Pasal ini mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan.
Selain itu, dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri tentang Etika Kelembagaan (Larangan Menyalahgunakan Wewenang).
Lalu Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri yang isinya mengatur bahwa pengeluaran tahanan dari Rutan Polri hanya boleh dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan (seperti pemeriksaan, rekonstruksi, atau pelimpahan berkas), berobat ke rumah sakit, atau keperluan mendesak dengan izin resmi serta pengawalan ketat.
Kebutuhan makan tahanan seharusnya dipenuhi melalui jatah makan di dalam rutan, bukan dengan membawa tahanan makan di restoran umum. (Rz)





