Teks foto : Masyarakat dari Laskar Karya Putra Dalu saat rapat dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.(istimewa)
Deli Serdang, Newsliputan.com – Puluhan masyarakat yang tergabung di Laskar Karya Putra Dalu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk peduli dan tegas.
Itu terungkap dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati Deli Serdang dan masyarakat diterima oleh Satpol PP, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas SDABMBK dan Sekretaris Camat Tanjung Morawa, Jumat (6/2/2026) siang.
Tujuan rapat itu, karena jutaan masyarakat terdampak abu, jalan rusak dari aktivitas truk tronton dan sejenisnya yang bermuatan melebihi kapasitas milik perusahaan yang melintasi sepanjang Jalan Sei Blumai.
Mereka melakukan aksi untuk kepentingan masyarakat di Desa Dalu XA, XB, Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa A dan Tanjung Morawa B yang setiap harinya terdampak dari aktivitas tronton yang melintasi Jalan Sei Blumai itu.
Selain itu, ada juga perusahaan yang menolak mempekerjakan masyarakat sekitaran.
Seorang perwakilan dari masyarakat bernama Dana menyebut bahwa Jalan Sei Blumai tidak bisa dilintasi tronton dan sejenisnya yang bermuatan 8 ton keatas.
“Jalan Sei Blumai ini kelasnya seharusnya tidak boleh dilalui atau dilintasi tronton dan sejenisnya bermuatan 8 ton keatas. Jadi kami minta pihak pemerintah memikirkan hak masyarakat, Bapak Bupati harus memikirkan juga nasib masyarakat, pajak dikutip tapi jalan hancur. Masyarakat cuma dapat abu dan penyakit,” kata Dana.
Selain itu, Dana mengaku tidak melarang perusahaan membawa muatan 8 ton. Namun jangan memakai tronton, trintin, engkel dan sejenisnya.
“Pakai mobil truk kecil bisalah. Karena kalau tronton, trintin, engkel dan sejenisnya itu melintas. Sudah tidak cukup lagi jalannya, jalan kita kecil, tapi yang lewat tronton dan sejenisnya,” tambahnya.
Kemudian, Zulham perwakilan masyarakat juga menegaskan bahwa limbah perusahaan harus ditata. Drainase harus di buat dan buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang produktif.
“Agar masyarakat benar-benar merasakan hadirnya perusahaan itu. Selain itu, air sungai sekarang sudah tercemar, biasanya masyarakat bisa memaafkan air sungai, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Masyarakat jadi sengsara,” tuturnya.
Terakhir, Sri Ningsih mengaku bahwa di jalan itu sudah banyak memakan korban.
“Sudah banyak yang kecelakaan karena jalannya kecil tapi yang melintas tronton, mobil yang besar-besar. Bahkan ada juga yang meninggal di tempat karena kecelakaan. Jadi, kami minta Bapak-Bapak pejabat memperdulikan nasib kami sebagai masyarakat,” terangnya.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang sedang piket, Jumino menegaskan agar pihak Kecamatan Tanjung Morawa berkomunikasi dengan perusahaan agar membuka lowongan untuk masyarakat.
“Saya mintakan kepada Kecamatan Tanjung Morawa segera bersinergi dengan perusahaan. Utamakan masyarakat sekitar yang produktif untuk bekerja di perusahaan di Kecamatan Tanjung Morawa,” ungkapnya.
Sekretaris Camat Dedy yang ikut dalam rapat hanya mengangguk tanpa diketahui maksudnya.
Dalam rapat itu juga, Sekretaris Dinas Perhubungan Deli Serdang Iskandar Siregar mengatakan akan memasang rambu dilarang melintas diseputaran Jalan Sei Blumai yang bermuatan berlebihan.
“Sudah beberapa kali dipasang rambu-rambu, tapi hilang. Kami akan pasang kembali rambu-rambu, jika melanggar maka akan ditindak,” terangnya. (rz)
