Gedung Kejatisu habiskan anggaran Rp 95 miliar.(istimewa)
Medan, Newsliputan.com – Pengamat hukum Kota Medan, Sozato Gea SH menegaskan agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajatisu) menyampaikan ke publik mengenai proyek pembangunan gedung yang sampai saat ini tidak kunjung bisa digunakan.
“Padahal, uang pemerintah atau uang negara sudah dipakai atau sudah habis untuk membangun gedung itu sebanyak Rp 95 miliar (kurang lebih) Tapi sampai sekarang belum bisa digunakan,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, Sozato juga mengatakan agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera menyampaikan ke publik mengenai proyek gedung yang tidak kunjung bisa digunakan itu.
“Apakah benar gedung itu sudah menghabiskan anggaran Rp 95 miliar. Jangan sampai ada praktik pengurangan volume dalam pengerjaannya. Beranikah KPK menyelidiki-nya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SemaRAK), Sutrisno Pangaribuan menegaskan agar pimpinan dan anggota DPRD Sumut membuka mata dan jeli atas uang yang habis untuk hibah pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Itu uang harus menjadi tanggung jawab daerah. Pimpinan dan anggota DPRD Sumut harus jeli atas penggunaan APBD untuk hibah pembangunan gedung Kejatisu yang sampai saat ini tidak tuntas. Uang sudah habis Rp 95 miliar tapi proyek tidak tuntas,” ungkap Sutrisno.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang berfungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan.
“DPRD memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan menetapkan keuangan daerah. Mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan akuntabel,” ucapnya.
Jika proyek pembangunan gedung Kejatisu terbengkalai atau tidak tuntas. Maka DPRD Sumut harus bertanggung jawab.
“Mereka harus melaporkan juga jika terjadi penyalahgunaan keuangan APBD. Kalau menurut saya, tidak mungkin pemerintah memberikan hibah tapi tidak tuntas,” tegasnya.
Sutrisno juga menegaskan agar DPRD Sumut membuka RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) proyek di Dinas PUPR selaku pengguna anggaran.
“Jadi RKA itu adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat daftar program, kegiatan, target kinerja, serta rincian alokasi dana untuk melaksanakan sebuah proyek. Itu tugas DPRD juga untuk mengawasi,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum tuntas 100 persen dikerjakan oleh PT. PAY.
Anggaran pembangunan gedung Kejatisu merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp 95 miliar di tahun 2025
Namun, proyek bersumber dari Dinas PUPR Provinsi Sumut itu tidak tuntas dikerjakan oleh pemenang tender. Anehnya, meski belum siap namun proyek itu informasinya telah diserahkan dari kontraktor kepada dinas.
Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi SH MH ketika dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa proyek itu belum selesai.
“Memang belum selesai proyek itu. Makanya belum diserahkan kepada kejaksaan. Untuk konfirmasi tanya ke dinas saja,” terangnya. (Rz)






